Senin, 30 November 2015

Jombang Edu Fair 2015 Tingkatkan Minat Baca

KABAR BERITA JOMBANG : Dengan Diadakannya Jombang Edu Fair 2015 yang bertemakan " Dengan Literasi Kita Tingkatkan Minat dan Budaya Gemar Membaca untuk Jombang yang Sejahtera". acara diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Jombang dengan Tim penggerak PKK pada hari Minggu (30/11). susunan acara pembukaan: Pengguntingan rangkaian melati oleh Bupati yang didampingi oleh WaBup dan Ketua Tim Penggerak PKK (Bu Caturina), tinjau bazar, meneladani infaq buku dan bank buku.

Ceremoni pembukaan acara yang dihadiri jajaran pemerintah Jombang mulai dari Bupati, Wakil, Kapolres, ketua DPRD, Sekda, Camat, kepala desa dan perangkatnya. undangan kepala sekolah. guru. ormas, komunitas.

Acara diselenggarakan di Griya Taruna PSBR Jombang. Ketua Panitia M. Taufiq, SH., MH. (Kepala Arsip dan PDE...). acara juga dimeriahkan oleh Mel Shandy dan anaknya (Cellin). setelah membawakan lagu unggulannya yang berjudul Bianglala, Mel sempat membacakan ayat suci Al-Quran Surat Al-Waqiah.

Dari pidatonya Bupati berharap di setiap instansi ada perpustakaan kecil untuk mensukseskan tema acara " Dengan Literasi Kita Tingkatkan Minat dan Budaya Gemar Membaca untuk Jombang yang Sejahtera". karena memang aktivitas membaca adalah salah satu aktivitas yang bisa digunakan oleh orangtua untuk mengarahkan anak berkegiatan positif. (yih)

Minggu, 29 November 2015

Kaca Mobil Pecah, Jutaan Uang Melayang

KABAR BERITA JOMBANG : Tiga kasus pencurian dengan modus memecahkan kaca terjadi di Jombang, Jawa Timur, dalam dua pekan terakhir. Bahkan, data penting milik BPN Jombang pun raib digondol pelaku.

Kasus pertama terjadi di halaman parkir DPRD Jombang dua pekan yang lalu. Pelaku memecahkan kaca mobil Honda Jazz merah milik pegawai BPN. Pelaku kemudian mengambil tas hitam berisi dokumen penting.

Kejadian kedua terjadi di Jalan Pattimura, Jombang. Pelaku memecahkan kaca mobil milik pegawai Dinas Pendidikan Jombang Moch Ali Said, 48. Mobil parkir di depan Kantor Dinas Pendidikan setempat. Korban kehilangan uang Rp 2 juta, satu unit laptop, dan surat penting.

Kejadian serupa kembali terulang pada Sabtu 28 November 2015. Lokasi kejadian di halaman depan Indomaret, Jalan Raya Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang. Korban merupakan pegawai di BUMN Perhutani.

Atas kejadian itu, korban kehilangan tas berisi buku tabungan dan surat kendaraan. Ditaksir, korban mengalami kerugian Rp 6 juta.

Dari hasil rekaman CCTV menampakkan dua pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Keduanya mengendarai sepeda motor.

"Saat ini kita rutin berpatroli untuk meminimalisasi tindakan serupa," kata Kepala Sub bagian Humas Polres Jombang, Ipda Dwi Retno Suharti, Minggu (29/11).

Polisi telah menyelidiki tiga peristiwa itu. Namun penyelidikan belum menemukan titik terang. (yih)

Jumat, 27 November 2015

Tidak Tahan dengan UMK, 6 Perusahaan Bakal Angkat Kaki

KABAR BERITA JOMBANG : Tak tahan dengan demo buruh yang terus terjadi, sejumlah perusahaan di Kabupaten Jombang, berencana angkat kaki. selain karena sering adanya demo buruh, perusahaan-perusahaan tersebut juga mengeluh keberatan dengan tingginya kenaikan UMK yang ditetapkan gubernur tahun ini. Heru Wijayanto, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang mengungkapkan saat ini sudah ada 6 perusahaan di wilayahnya yang berancang-ancang akan hengkang atau keluar dari kota santri tersebut. "Di antaranya PT SUB Kecamatan Diwek, PT Venesia Foot Wear, PT Soe Hei, PT Pei Hai, PT Volma dan PT Mirolam Adiguna Sejahtera," kata Heru. Menurut Heru, enam perusahaan tersebut mengeluh kenaikan UMK tahun ini terlalu tinggi. Saat UMK Jombang masih Rp 1700.000 saja, banyak perusahaan di Kabupaten Jombang yang sudah merasa keberatan, apalagi tahun ini UMK Jombang naik menjadi Rp 1900.000. "Enam perusahaan tersebut berancang-ancang akan melakukan relokasi atau memindah pabriknya ke beberapa daerah lain di Jawa Timur, seperti ke Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jember yang UMK nya lebih rendah," sebutnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Heru mengaku telah meminta para pengusaha agar menunda rencananya melakukan relokasi. "Kita minta para pengusaha ikut memikirkan nasib para buruh jika pabrik benar-benar mereka pindahkan ke daerah lain," pungkasnya. (yih)

Raih Swasti Saba Padapa, Bupati Jombang Sumringah

KABAR BERITA JOMBANG : Belum genap seminggu Kabupaten Jombang kembali menyabet salah satu penghargaan bergengsi di tingkat nasional. Setelah awal pekan lalu (Senin malam/23/11) Kabupaten Jombang mendapat penghargaan Adipura, kali ini giliran penghargaan Swasti Saba Padapa atau Kabupaten Sehat yang akan di boyong ke Kota Santri. Tentunya penghargaan-penghargaan tersebut menjadi kado terindah menjelang penghujung tahun 2015.

Penghargaan untuk Kabupaten Sehat itu, diserahkan oleh Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek Sp.M kepada Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, di Hotel Bidakara, Jakarta Jumat (27/11) malam. Penghargaan bergengsi di bidang kesehatan itu melengkapi berbagai penghargaan lain yang diterima pemkab Jombang di usia dua tahun kepemimpinan bupati Nyono Suharli Wihandoko ini.

Usai menerima penghargaan, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko mengatakan, bahwa penghargaan Swasti Saba Padapa ini merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah pusat kepada kabupaten atau kota yang mampu untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakatnya. ’’Alhamdulillah saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah sangat bersyukur bahwa Kabupaten Jombang kembali mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat, sebagai Kabupaten Sehat. Ini merupakan penghargaan pertama kalinya yang diterima Kabupaten Jombang,’’ ujarnya.

Bupati Nyono Suharli menambahkan, tahun ini Kabupaten Jombang mendapatkan penghargaan Kabupaten Sehat dengan kategori Swasti Saba Padapa. Yakni kabupaten yang mampu untuk melakukan penataan dalam bidang kesehatan masyarakat. ’’Predikat Swasti Saba Padapa ini diberikan kepada kabupaten atau kota yang mampu dalam melakukan penataan pada dua tatanan. Yakni tatanan masyarakat sehat mandiri dan tatanan permukiman sarana prasarana sehat,’’ tambahnya.

Bupati menjelaskan, untuk Kabupaten Sehat terdapat sembilan tatanan yang menjadi kriteria penilaian. Yakni tatanan permukiman, sarana dan prasarana sehat, tatanan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi, tatanan industri dan perkantoran yang sehat. Selain itu adalah tatanan kawasan pariwisata sehat, tatanan pertambangan sehat, tatanan hutan sehat, tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, tatanan ketahanan pangan dan gizi dan tatanan kehidupan sosial yang sehat.

’’Tahun 2017 nanti kami mentargetkan untuk mendapatkan Swasti Saba Wiwerda. Penghargaan itu adalah untuk Kabupaten sehat dengan kategori tatanan terpilih yaitu ketahanan pangan dan gizi, kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri, kawasan permukiman sarana prasarana sehat dan kawasan pariwisata sehat,’’ jelasnya.

Bupati Nyono Suharli menuturkan, selain dari upaya lintas SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang leading sektirnya adalah Dinas Kesehatan, diperolehnya penghargaan ini juga tidak terlepas dari peran Forum Kabupaten Sehat yang sudah terbentuk hingga tingkat kecamatan dan desa. Dimana di dalam struktur forum tersebut, terdapat berbagai elemen masyarakat, mulai dari PKK, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Muslimat, Fatayat, Aisiyah, dan berbagai ormas lainnya.

’’Penghargaan ini untuk semua masyarakat Kabupaten Jombang. Karena semua pihak sudah mendukung kinerja pemerintah daerah sehingga menjadi Kabupaten Sehat,’’ terangnya.

Atas penghargaan ini orang nomor satu di lingkup pemkab Jombang ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh element masyarakat Kota Santri yang telah ikhlas dalam mewujudkan perilaku hidup sehat. Pihaknya pun berharap penghargaan ini dapat memotivasi seluruh masyarakat Jombang untuk selalu berperilaku hidup sehat.

’’Tidak hanya di rumah, di sekolah, di kantor, di perusahaan di manapun kita berada mari kita selalu berperilaku hidup sehat. Oleh karena itu dengan penghargaan ini mari kita terus meningkatkan kehidupan yang bersih dan sehat,” ungkapnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga berharap bahwa dengan adanya penghargaan ini, dapat menguatkan motivasi semua pihak untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat hidup sehat. ’’Dengan pola hidup sehat, diharapkan kedepan dapat meningkatkan angka pertumbuhan harapan hidup, yang saat ini 70,7 tahun, bisa meningkat di atasnya menjadi 80 tahun,’’ paparnya. (yih)

Belum genap seminggu Kabupaten Jombang kembali menyabet salah satu penghargaan bergengsi di tingkat nasional. Setelah awal pekan lalu (Senin malam/23/11/15) Kabupaten Jombang mendapat penghargaan Adipura, kali ini giliran penghargaan Swasti Saba Padapa atau Kabupaten Sehat yang akan di boyong ke Kota Santri. Tentunya penghargaan-penghargaan tersebut menjadi kado terindah menjelang penghujung tahun 2015.

- See more at: http://jombangkab.go.id/index.php/web/entry/kabupaten-jombang-raih-penghargaan-swasti-saba-padapa-kabupaten-sehat-tingkat-nasional.html#sthash.9xBpqFaz.dpuf

Kamis, 26 November 2015

UMK Naik, Pengusaha Hengkang

KABAR BERITA JOMBANG :Upah minimum kabupaten (UMK) Jombang, Jawa Timur, naik menjadi Rp1.924.000 pada 2016. Sejumlah pengusaha menilai besaran UMK terbilang tinggi. Sehingga pengusaha memindahkan investasinya keluar dari Jombang.

Kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang Heru Widjayanto mengatakan beberapa perusahaan mengajukan relokasi. Pengajuan itu dilakukan setelah Gubernur Jatim Soekarwo menandatangani UMK baru pada 21 November 2015.

Satu di antaranya sebuah perusahaan kayu yang mempekerjakan 2.000 karyawan di Jombang. Rencananya, SUB mengajukan pindah ke Jember.

"Bahkan Maspion Group yang sudah membeli tanah dan hendak berinvestasi di Jombang pun batal. Kabarnya membidik Nganjuk yang UMKnya lebih rendah," kata Heru, Kamis (26/11).

UMK 2016 Nganjuk yaitu Rp 1.411.000. Selisihnya kurang lebih Rp 500.000 dibanding UMK 2016 Jombang.

"Jadi mereka lebih memilih relokasi dari pada bertahan di Kabupaten Jombang dengan alasan penghematan," pungkas Heru.

UMK Jombang pada 2016 naik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Kenaikannya yaitu 11,5 persen. Pada 2015, UMK Jombang yaitu Rp1.725.000. (yih)

Rabu, 25 November 2015

Curhat Guru Di Jombang, 1 Bulan Gaji Rp 400.000

KABAR BERITA JOMBANG : Tingkat kesejahteraan guru ternyata belum merata. Di berbagai daerah, masih banyak guru yang harus bekerja serabutan demi menyambung hidup.

Di Jombang, Jawa Timur, seorang guru, sebut saja AH (44), terpaksa harus berjualan kue dan mainan keliling seusai mengajar di sekolah.

Sebab, gaji sebesar Rp 400 ribu per bulan yang diterima Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Bandung 1 di Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Setiap selesai mengajar, AH tak lantas bisa beristirahat seperti guru-guru lain yang bergaji besar atau berstatus PNS. Di rumah orangtuanya, ia harus menyiapkan berbagai macam kue dan mainan yang sudah ia beli untuk dijajakan lagi ke warung-warung.

Agar dagangannya terjual, tak jarang AH harus berkeliling hingga larut malam ke kabupaten-kabupaten lain di luar Jombang.

Meski sudah belasan tahun menjadi guru dan penjual mainan keliling, bukan hal mudah bagi AH untuk menjalankan usaha ini. Tak jarang, kue-kue yang ia tawarkan ditolak oleh calon konsumen yang ia datangi.

Namun, tanpa putus asa, AH yang menjadi guru honorer sejak 1997 itu terus berkeliling mendatangi warung-warung yang lainnya. Meski hasilnya tidak seberapa, namun bagi AH cukup lumayan untuk menambah uang belanja di rumah.

Sebagai guru senior di sekolahnya, AH mengaku bahwa gajinya sebesar Rp 400 ribu itu sudah termasuk besar. Banyak guru honorer lain di sekolahnya yang gajinya hanya Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu per bulan.

AH berharap pemerintah tidak hanya memberi perhatian pada guru-guru yang sudah berstatus PNS. Menurutnya, guru yang berada di sekolah-sekolah swasta pun hendaknya juga dibantu kesejahteraannya.

"Sebab, meski di lembaga swasta, mereka juga memiliki tanggung jawab dan beban tugas yang sama untuk mendidik generasi penerus bangsa," kata AH.(yih).

Selasa, 24 November 2015

Ironi dan Fakta, Hari Guru Nasional

KABAR BERITA JOMBANG : Masih ingat akan Demo Buruh di Jombang kemarin, dan mungkin hari berikutnya juga akan terus ada demo demi demo para buruh untuk penghapusan UU pengupahan dan juga masalah kenaikan UMK. Dengan berbagai aksi para buruh mengajak teman – temannya sesama buruh untuk demo turun jalan meneriakkan apa yang dituntutnya ke pihak yang bersangkutan siapa lagi kalau bukan ke pemerintah daerah maupun pemerintah propinsi juga pemerintah pusat. Berbondong – bondong menutup jalan raya, sarana umum dan kegiatan publik, sehingga menjadikan kewalahan para penegak disiplin sipil, yaitu bapak Polisi. Malah pihak yang dirugikan itu masyarakat umum yang mau beraktifitas contohnya berangkat ke kantor, mengantarkan anak ke sekolah, menjenguk keluarga yang sakit, belanja ke pasar dan aktifitas yang lainnya. Semuanya terganggu karena Demo para buruh menuntut kenaikan Upah.

UMK Kabupaten Jombang yang sudah diputuskan oleh Gubernur Jatim Sukarwo kemarin Sebesar Rp 1.924.000, itupun belum menjadikan para buruh senang. Apalagi bersuka cita.

Disaat yang sama, setiap hari pasti sering mendengar gaji guru honorer Rp 50.000 s/d 400.000 tergantung apakah pihak yayasan atau sekolahnya kaya atau miskin. Dengan gaji tersebut sangatlah mencekik leher bagi setiap guru honorer.

Sudah menjadi rahasia umum yang mungkin semua orang sudah mengetahui bahwa kalau menjadi guru honorer siap – siap merogoh saku keluar alias kerja sampingan, jadi biarpun dengan honor yang kecil, dengan kerja sampingan yang penting bisa membuat asap dapur para guru honorer tetap mengepul.

Hari ini bertepatan dengan tanggal 25 November 2015, oleh pemerintah ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional. apakah dengan ditetapkannya tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional bisa meningkatkan gaji para guru honorer sama dengan gaji yang diterima oleh buruh sesuai dengan UMK daerah masing – masing atau malahan stagnan seperti biasanya gaji yang mereka terima. Bagi guru honorer mengajar adalah tetap mengajar karena mengajar adalah panggilan jiwa yang terpenting bisa mencerdaskan bangsa biarpun gajinya tidak layak. oleh karena itu guru honorer adalah benar - benar fakta pahlawan tanpa tanda jasa. (yih)

Gugat, Bupati dan DPRD Jombang

KABAR BERITA JOMBANG : Polemik Eks Perangkat Desa dengan Pemkab Jombang, terus berlanjut. Puluhan eks perangkat Desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Jombang mendatangi PN ( Pengadilan Negeri) Jombang kemaren, (24/11). Mereka mengikuti jalannya sidang perdana gugatan, setelah awal bulan ini, ratusan eks perangkat desa ini resmi menggugat, Bupati dan DPRD Jombang.

Gugatan class action ini merupakan kumpulan dari 400 orang mantan perangkat desa yang merasa diberhentikan secara sepihak oleh kades ( kepala desa), sejak 2014 lalu.

Meski berjumlah 400 orang, namun dalam gugatan tersebut hanya diwakilkan pada lima orang saja. kelima orang perwakilan perangkat itu adalah Sutrisno perangkat Desa Bongkot, Kecamatan Peterongan, Suwito eks perangkat Desa/Kecamatan Kabuh, Bahtiar Harahap eks perangkat Desa Katemas Kecamatan Kudu, dan Supriyono eks perangkat Desa Sumber Agung Kecamatan Peterongan Serta Kunadi, mantan perangkat Desa Candi Mulyo Kecamatan Jombang,

Dalam gugatan Nomor 68/Pdt.G/2015/PN/JBG itu para tergugat melalui kuasa hukumnya, menuding Bupati Jombang melakukan pembiaran terhadap Kepala Desa yang melakukan pemberhentian dengan cara sewenang - wenang dan melanggar peraturan perundang - undangan terhadap perangkat desa.

Dimana akibat hal itu para eks perangkat desa ini merasa dirugikan, sebab proses pemberhentian yang dilakukan oleh kades terhadap mantan perangkat desa ini dinilai cacat hukum, dan melanggar regulasi yang ada.

Selain Bupati Jombang, dalam gugatan yang dimasukkan pada 9 November 2015 itu, ratusan eks perangkat desa ini juga menggugat DPRD. Mereka pun menudingkan hal yang sama terhadap wakil rakyat. bahkan atas pemberhentian ini, para perangkat desa mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp 1 trilliun. dengan rincian Rp 500 miliar sebagai ganti rugi materiil dan Rp 500 miliar untuk kerugian moril.

Dalam persidangan tersebut di gelar di ruang sidang I PN Jombang, dihadiri oleh puluhan perwakilan eks perangkat desa juga hadir untuk mengikuti jalannya persidangan. Sementara dari Pemkab Jombang, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko diwakili oleh Kabag Hukum Setkab Agus Purnomo, sedangkan DPRD diwakili Cakup Ismono, Ketua Komisi A.

Namun demkian, sidang gugatan yang menjadikan orang nomor satu di lingkup Pemkab dan DPRD sebagai tergugat itu, hanya berlangsung singkat. itu setelah majelis yang dipimpin Hakim Putut Tri Sunarko akhirnya memutuskan untuk menunda jalannya persidangan. (yih)

Senin, 23 November 2015

Waspadalah Wahai Orang Tua, Narkoba Masuk Jombang

KABAR BERITA JOMBANG : Para orang tua perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap pergaulan anaknya, khususnya di Jombang. Pasalnya peredaran narkoba di kota santri tersebut telah mencuat, bahkan tergolong tertinggi se jatim, seperti yang disampaiakan kepala kesbangpol, " peredaran Narkoba untuk Jombang juara 10 se Jatim", kata Mas'ud di sela sela acara sosialisasi perundang-undangan kelembagaan di kantor KPUD Jombang tadi pagi, selasa (24/11).

Selama ini Polres Jombang mulai menggiatkan keamanan, pasalnya pil koplo mulai banyak beredar di Jombang, bahkan dikalangan santri.

Bahkan, Polres telah mengamankan 17 ribu pil koplo jenis LL atau double L dan 3,58 gram sabu selama 11 hari Operasi Sakaw 2015. Polres juga mengamankan lima tersangka dalam operasi tersebut.

Kepala Satuan Narkotika Polres Jombang AKP Hariono, mengatakan Operasi Sakaw berlangsung mulai 9 hingga 20 November 2015. Sementara lima tersangka bernama Gunawan, Agus Widodo, Sucipto, Alex Yusmaruadi, dan Widarto.

"Salah satunya yaitu residivis dan pernah melakukan penjambretan," ujar Hariono dalam rilis, Senin (23/11/2015).

Para tersangka, kata Hariono, menjadikan pelajar sebagai target penjualan narkotika. Mereka juga masuk dalam jaringan lintas kabupaten.

Para tersangka kini menjalani pemeriksaan secara intensif. Mereka diancam Pasal 114 Ayat 1 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Selanjutnya Arifin tokoh Pemuda Jombang yang juga selaku pengurus Karang Taruna di Kabupaten Jombang Bidang Pembinaan Mental menyampaikan kepada Kabar Berita Jombang, "perlunya orang tua meningkatkan kedekatan dengan anak, orang tua merupakan guru pertama sekaligus menjadi teman curhat bagi anak, selama ini banyak orang tua yang jauh hubungannya dengan anak karena kesibukannya, hal ini membuat anak memilih pergaulan luar yang mana orang tua tidak mampu mengontrolnya, apalagi perkembangan dunia teknologi semakin canggih, yang justru anak anak kita akan mengenal lingkungan yang kurang baik seperti narkoba (fn)

Kembali Jombang Raih Adipura

KABAR BERITA JOMBANG – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun, kembali memberikan penghargaan Adipura kepada Kabupaten Jombang.

Kepastian Kota Santri menerima penghargaan ini setelah surat nomor UN.2986/PSLB3-PS/2015 tanggal 16 November yang diteken Dirjen PSLB3 tentang penyerahan piala Adipura, diterima Pemkab Jombang

Dalam surat itu disebutkan acara penyerahan penghargaan Adipura dilaksanakan Senin (23/11/2015), di Hotel Bidakara Jalan Gatot Subroto Kavling 71-73, Pancoran, Jakarta.

Kabag Humas Pemkab Jombang Agus Usman Panuwun membenarkan, jika hari ini akan ada penyerahan piala Adipura kepada Bupati Jombang.

“Bapak Bupati pagi ini sudah berada di Jakarta, menyusul kemudian dinas-dinas terkait yang pagi ini akan berangkat ke Jakarta melalui bandara Juanda,” katanya.

Agus mengatakan, keberhasilan Kabupaten Jombang meraih Adipura tidak lepas dari partisipasi seluruh stakeholder yang ada. “Mulai dari pemerintah, jajaran SKPD, hingga pasukan kuning dan masyarakat, semua berpartisipasi,” tambahnya.

Hal mendasar yang membuat Jombang meraih Adipura, adalah aspek kebersihan jalan, kebersihan taman, penghijauan, jumlah ruang terbuka hijau atau RTH, dan program daur ulang sampah. (jatimtimes)

Minggu, 22 November 2015

Beranikah Jokowi Lobi Freeport ???

Tampak Tambang Freeport di Papua Seperti Danau Raksasa

KABAR BERITA : Jakarta - Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu mengatakan pemerintah harus tegas dan berani dalam melakukan negosiasi terhadap perusahaan Freeport Indonesia. Sebab, sudah puluhan tahun Indonesia hanya dapat 9 persen dari sahamnya.

Indonesia secara de jure memang sudah merdeka, namun secara de facto masih dipertanyakan. pasalnya banyak sumber daya alam kita yang masih dikeruk oleh asing. salah satu contoh, freport perusahaan tambang emas terbesar di dunia yang ada di Papua, sahamnya sebagian besar dinikmati oleh Freeport perusahaan asal Amerika. Indonesia hanya mendapat segelintir pajaknya saja. sungguh sangat riskan, namun sampai sekarang Pemerintah masih belum bersikap.

"Freeport itu sudah ada disini selama 48 tahun, bagaimana pendapatannya," kata Masinton di Jakarta, Minggu (22/11/2015).

Ia menjelaskan, jika dikumpulkan dari perusahaan swasta maupun negeri yang masuk kedalam Freeport hanya kebagian 9 persen saja kemudian perusahaan asal Amerika itu mempunyai 91 persen.

"Maka pendapatan Freeport pertahun Rp 50 triliun dan jika dikalkulasikan selama berdiri disini, itu bisa mengalahkan APBN negara Indonesia," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah sekarang harus merubah cara bernegosiasi dengan PT Freeport supaya dibalik pemegang saham Indonesia harus lebih besar yakni 91 persen dan Freeport hanya 9 persen.

"Coba negonya diubah, kan sudah 48 tahun berjalan, Freeport 9 persen, kita 91 persen. Itu semua punya kita kok," jelas dia.(fn)

Jumat, 20 November 2015

Demo Buruh Ricuh

KABAR BERITA JOMBANG : Bentrok Yang terjadi antara buruh dengan polisi di depan pemkab Jombang pada rabu (18/11) lalu sepertinya bisa berbuntut panjang. itu setelah kalangan buruh tak terima dan melaporkan polres Jombang ke Mapolda Jatim. Polres dituding telah melanggar standar pengamanan dalam aksi ribuan buruh itu.

Heru Sandi, koordinator GSBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia) mengatakan, hari ini beberapa perwakilan buruh mendatangi Mapolda Jatim, mereka melaporkan tindakan represif yang dilakukan oleh petugas kepolisian yang diduga sudah melanggar protap saat terjadi bentrok beberapa waktu lalu. " hari ini beberapa perwakilan kami sudah menuju ke Polda Jatim untuk melaporkan pelanggaran protap yang dilakukan petugas saat melakukan pengamanan aksi massa kemarin itu, " ujarnya.

Ia menambahkan, menurut kalangan buruh ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam proses pengamanan aksi massa yang berujung bentrok itu. salah satunya yakni tidak adanya pasukan pengamanan dengan menggunakan tameng.

Menurutnya petugas langsung memasang regu pemukul mundur saat bentrokan terjadi. " mereka memukul, padahal saat itu buruh sama sekali tidak melakukan perlawanan," tambahnya.

selain itu, tindakan represif yang dilakukan oleh petugas kepolisian saat terjadi bentrok beberapa waktu lalu itu, juga membuat beberapa buruh terluka. menurut pengakuan para buruh ini, mereka sengaja dipukul oleh petugas saat bentrok terjadi. pengakuan dari teman - teman itu, mereka masih saja dipukul, meskipun sudah diamankan oleh petugas. dua alasan itulah yang mendasari kami melakukan gugatan ke Polda, imbuhnya. (yih)

Berlangganan : Bau Busuk Sungai Tambakberas - Mojokrapak

KABAR BERITA JOMBANG : Jombang merupakan Kota Beriman (Bersih, Indah dan Nyaman), ikon ini menjadi andalan nilai jual tersendiri, namun sekarang ikon ini kurang relevan. Bagaimana tidak, ketika kita melewati jalur dari Tambak beras ke arah Tembelang, terlihat pemandangan yang tidak sedap berlangganan. Sungai sepanjang Tambak beras dan Mojokrapak terlihat hitam penuh dengan sampah dan limbah pabrik, tidak heran kalau kita lewat disepanjang sungai tercium bau busuk yang menyengat. Hal ini ditengarai karena masyarakat sekitar kurang peduli terhadap lingkungan, yang mana membuang sampah sembarangan di aliran sungai. Dengan mudahnya mereka membuang bungkusan sampah plastik dan dilempar ke sungai, apalagi sampah plastik yang mana sulit terurai.

Disamping itu, limbah pabrik yang juga mencemari sungai tambak beras membuat semakin pekat hitam warnanya. Padahal, manfaat sungai yang melimpah seharusnya banyak dimengerti oleh banyak orang, tetapi banyak orang yang tidak memperdulikan kebersihan sungai dan dengan seenaknya sendiri membuang sampah ke sungai, hal ini akan menyebabkan matinya ekosistem lingkungan, dan mengganggu pengguna jalan yang lewat.

Perlu adanya tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten Jombang, yaitu mendahulukan pencegahan. Yaitu memberikan pencerahan dan pembinaan kepada masyarakat sekitar, agar turut peduli menjaga lingkungan. Selain itu juga menjalankan ancaman yang sudah diperdakan, karena selama ini ancaman berupa pidana hanya bersifat formalitas tanpa tindakan yang tegas. Seperti ancaman dalam perda Kabupaten Jombang No.6 Tahun 2009 tentang irigasi yakni pasal 78 huruf b dan pasal 79 huruf c. Sanksi yang diberikan cukup berat yakni ancaman hukuman penjara selama 6 bulan dan atau denda sebesar 50 juta rupiah. Namun hal ini tidak ada komitment untuk dilaksanakan, baik pelanggar dari masyarakat maupun dari pihak Pabrik yang membuang limbah ke sungai. Sehingga masyarakat menganggap aturan sambal gertak.

Pemerintah wajib melakukan tindakan konkrit yaitu dengan memberikan pencerahan terhadap masyarakat sekitar, menerapkan konsep pemungutan sampah masuk desa, mendesak pabrik untuk membuat tempat pembuangan limbah tersendiri atau mengolah limbah menjadi hal yang bermanfaat. Hal ini sebagai langkah pencegahan. Kedua, betul-betul komitment terhadap aturan yang sudah dibuat, menindak tegas Pabrik yang membuang limbah ke aliran sungai, dan menindak tegas masyarakat yang membuang sampah sembarangan, dengan catatan mereka sudah mendapat pencerahan dan pembinaan. Selama ini yang dilakukan Pemerintah hanya melakukan penanggulangan bukan pencegahan, yaitu membersihkan sungai ketika sudah menumpuk, mendapat kritik dari media atau ketika menjelang Adipura, baru Pemerintah turun tangan untuk membersihkan, namun setelah itu kembali lagi sungai tercemar dengan tumpukan sampah dan bau busuk. Tentunya hal ini bukan sebagai solusi, karena sumber masalahnya ada di ketidakpedulian masyarakat.(fn)

Kamis, 19 November 2015

Dampak UMK Tinggi, Beberapa Perusahaan Di Jombang Lakukan PHK

Usulan Bupati UMK Rp 1.923.357, Buruh Menolak

KABAR BERITA JOMBANG : Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) menjadi pihak yang paling sulit dalam merespons kenaikan UMK di Jombang dua tahun terakhir. Apalagi, penyampaian usulan UMK terbaru sebesar Rp 1.923.357 dilakukan sepihak tanpa melibatkan pengusaha sama sekali. sehingga Apindo pun merasa keberatan melaksanakan UMK tersebut. " Saya terkejut, semula ada kesepakatan dengan pengusaha usulan UMK Rp 1.750.000 setelah mempertimbangkan hasil survei KHL, tiba - tiba sekarang muncul angka Rp 1.923.357", kata Fatkhurrohman, ketua Apindo Jombang, kemaren.

Melihat usulan sebesar itu iapun kecewa karena muncul kesan pemerintah kabupaten jombang tidak pernah memerhatikan kemampuan perusahaan.

Sebenarnya, saat disampaikan hasil survey pengusaha dan buruh yang kemudian disepakati pemerintah Rp 1.750.000 saja, pihak pengusaha sudah merasa keberatan. Bahkan sudah ada lima perusahaan besar yang ada di jombang yang terang – terangan tidak mampu bila harus membayar sejumlah itu yang dikalikan dengan jumlah total pekerja.” Katakanlah 1.000 pekerja saja, kenaikan uang untuk membayar sudah mencapai Rp 1 milyar lebih, “ ujar Fatkhur.

Penegasan senada disampaikan muljono, wakil ketua Apindo Jombang yang menganalisa kenaikan UMK dalam dua tahun terakhir sangat signifikan. Menurutnya, Posisi UMK di Jombang semestinya harus dibawah kota Mojokerto dan Kediri karena memiliki kawasan industri. Dengan UMK tinggi itu menjadikan banyak anggota Apindo yang merasa keberatan dan bahkan sudah ancang – ancang bakal melakukan pengurangan pekerja.

“ Sangat berat buat perusahaan, tapi mau bagaimana lagi, kita hanya bisa mengeluh, “ katanya pasrah. General manager PT CJI Ploso ini lantas menyampaikan beberapa perusahaan yang keberatan dengan UMK tersebut, dan melakukan pengurangan pekerja alias pemutusan hubungan pekerja (PHK). Seperti MPS Ngoro yang mengurangi 800 orang, serta PT SUB Diwek yang mengurangi hingga 1.500 pekerja.

Bahkan SUB ini sudah menyampaikan terang – terangan akan melakukan relokasi pabrik ke daerah lain, dengan konsekuensi mengusung pekerja asal Jombang ke daerah baru yang tentunya pembayaran gaji akan disesuaikan dengan umk yang berlaku di daerah baru tersebut. Tak hanya itu, pt sen fong saat ini juga sedang proses pengurangan tenaga kerja.

Ditambahkan selama proses pengajuan umk itu pihaknya juga sudah melakukan survey KHL dengan ketemu angka Rp 1.723.000 yang ditambah 4 persen. “ secepatnya kita akan sampaikan keluhan dan rasa keberatan ini ke Apindo JATIM” pungkasnya (yih).

Rabu, 18 November 2015

Bupati Revisi UMK Menjadi Rp.1.923.375, Buruh Masih Belum Sepakat

KABAR BERITA JOMBANG - Ancaman mogok daerah oleh para buruh se-Kabupaten Jombang ternyata bukan isapan jempol. Pagi ini, puluhan ribu buruh dari berbagai perusahaan turun ke jalan dan melakukan sweeping ke pabrik-pabrik.

Mereka berdatangan dari berbagai arah hingga membuat polisi kelabakan. Sebagian buruh juga berpencar dan melakukan sweeping di pabrik-pabrik.

Beberapa perusahaan yang ketakutan langsung menghentikan produksi dan mengeluarkan buruhnya agar bergabung dalam aksi tersebut. Namun ada perusahaan yang memilih meliburkan seluruh karyawannya hari ini.

Selain sweeping, massa melakukan konvoi di jalan-jalan. Konvoi mereka dari arah Kecamatan Mojoagung menuju Kota Jombang, membuat arus lalu lintas dari Surabaya ke arah Jombang macet total.

Demikian juga dengan rombongan konvoi buruh dari Kecamatan Diwek, membuat jalan raya dari Nganjuk ke Surabaya juga macet, karena ruas jalan dikuasai oleh buruh.

Hingga berita ini diturunkan, puluhan ribu buruh dari berbagai arah masih terus bergerak menuju kantor Bupati Jombang untuk menuntut kenaikan UMK dari Rp1.700.000 menjadi minimal Rp2.100.000. Namun Bupati telah mengusulkan dengan nominal Rp. 1.923.375, angka tersebut sudah tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten nganjuk, mojokerto serta kediri. Namun, buruh masih belum menerima dan menuntut kisaran Rp 2.115.000. Padahal dampak dari tingginya UMK bisa membuat para pengusaha akan hengkang dari Jombang, termasuk akan membuat para investor takut untuk menanam modal di Jombang, dampaknya justru banyak buruh akan di PHK jika banyak perusahaan yang hengkang, akan dikhawatirkan muncul masalah sosial baru seperti pengangguran dan kemiskinan, jika banyak PHK secara besar-besaran, sehingga Pemerintah berharap buruh untuk bisa memahami hal ini dengan bijak.(yih)

Selasa, 17 November 2015

Dampak Demo Buruh, Jalur Jombang-Surabaya Macet Total

Kabar Berita Jombang : JOMBANG - Seribuan buruh dari berbagai perusahaan kembali berunjuk rasa ke Kantor Bupati Jombang, Jawa Timur, Selasa (17/11). Konvoi lebih dari 1.300 orang buruh tersebut berdampak arus lalu lintas di jalan raya Jombang-Surabaya macet total.

Dengan mengendarai sepeda motor, konvoi ribuan buruh bergerak menuju Pendopo Bupati Jombang. Namun, di depan stasiun, rombongan buruh tersebut diadang oleh polisi dan tidak diperbolehkan masuk.

Petugas berdalih, di dalam pendopo sedang ada kegiatan. Akibatnya, iring-iringan buruh tersebut membuat arus lalu lintas di jalan raya Jombang-Surabaya macet total.Petugas terpaksa mengalihkan arus lalu lintas ke jalur lain.

Tak putus asa meski terus diadang oleh polisi, buruh kemudian mengalihkan tujuannya ke Kantor Bupati Jombang di Jalan Wahid Hasyim. Buruh hendak menemui Bupati Jombang Nyono Suharli untuk menyampaikan tuntutannya.

Dalam aksi tersebut, buruh kurang puas dengan kebijakan bupati Jombang yang telah mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jombang kepada gubernur Jatim dari Rp 1.700.000 menjadi Rp 1.808.060.

Menurut buruh, usulan bupati tersebut masih kurang dan tidak sesuai dengan standar hidup layak di Jombang. Buruh mendesak bupati Jombang mencabut dan mengubah usulannya ke gubernur menjadi minimal Rp. 2.100.000 dan maksimal Rp. 2.700.000

Jika dalam aksi ini bupati tidak mau keluar dan menemui mereka, Korlap Aksi Heru Sandi mengancam hari Rabu (hari ini) mereka akan kembali turun ke jalan dan melakukan aksi (Modar)mogok daerah bersama buruh seluruh perusahaan yang ada di Jombang. (yih)

Senin, 16 November 2015

Bupati Kukuhkan Pengurus Karang Taruna Jombang

Kabar Berita - Jombang, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Kabupaten periode 2015 - 2020 di alun-alun setempat, Minggu (15/11/2015). Pengukuhan 74 pengurus tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Joko Triono, Kapolres AKBP Sujarwoko, serta jajaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). "Setelah karang taruna ini dikukuhkan, kami berharap segera melakukan berbagai kegiatan yang positif bagi tumbuhnya pemuda yang mandiri. Kami juga berharap karang taruna bisa menjadi mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan visi misi sejahtera untuk semua," ujar Nyono yang disambut aplaus ratusan hadirin. Ketua Karang Taruna Kabupaten Jombang Rochmad Abidin mengatakan, setelah dikukuhkan pihaknya akan menghidupkan jaringan karang taruna sampai tingkar desa. Pasalnya, pada periode sebelumnya karang taruna seperti mati suri. Sepi dari kegiatan. Padahal karang taruna memiliki arti penting sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kreatifitas generasi muda. "Lewar karang taruna ini pula kita akan menciptakan generasi yang mandiri dan berkarakter," ujar Rochmad dalam sambutannya. Ke depan, lanjut Rochmad, karang taruna siap menjadi mitra pemerintah daerah dalam menggerakkan roda pembangunan. "Kami akan menghidupkan kembali kegiatan yang bisa mengarahkan pemuda-pemuda lebih mandiri, kreatif, dan berkarKter. Program pemberdayaan akan menjadi fokus kerja kita," katanya menandaskan. Dalam forum tersebut seluruh poengurus kemudian dilantik. Ketua Karang Taruna dijabat Rochmad Abidin, kemudian Sekretaris dijabat Meidy Bambang Murtiyoso. Sedangkan Bendahara Umum dipercayajan kepada Minardi.

Selasa, 10 November 2015

Hari Pahlawan

Aktivis dan Tokoh Lintas Agama Jombang Kukuhkan Gus Dur sebagai Pahlawan

Rabu, 11 November 2015 09:52 WIB

Surya/Sutono

Suasana pengukuhan Gus Dur sebagai Pahlawan Rakyat, Senin (9/11/2015).

Newsjombangan, JOMBANG - Sekitar 100 aktivis dan tokoh lintas agama di Jombang mengukuhkan keberadaan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid sebagai pahlawan Indonesia, Senin (9/11/2015) malam.

Meski tahun ini gelar pahlawan nasional belum secara resmi akan tersemat bagi KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Pengukuhan yang dilakukan dalam acara bertajuk 'Meneladani Pahlawan Meneguhkan Jombang sebagai Kota Toleransi',digelar di halaman Gereja GKI Jombang itu juga sekaligus memperingati Hari Pahlawan.

Acara diawali penyalaan lilin dan pembacaan doa secara bergantian oleh perwakilan lintas agama, yakni Pdt Puji dari Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan, Bhikku Nyana Virya Mahavihara Buddha Trowulan, Jenny pemuka Konghucu, Wisnu Subrata Aliran Kepercayaan, serta Gus Maghfuri mewakili Nahdlatul Ulama Jombang.

Dalam orasinya, H Suudi Yatmo, Ketua Lesbumi (Lembaga Seni dan Budaya Muslim Indonesia) NU Jombang menekankan pentingnya meneladani sosok bangsa ini.

Gus Dur, kata Suudi, dikenal individu rendah hati, sederhana dan jelas pemihakannya terhadap kelompok tertindas.

Menurut lelaki yang dekat dengan Gus Dur ini, sangat jarang pemimpin seperti itu saat ini.

sumber : tribunnews